Seorang warga yang enggan disebutkan namanya melaporkan kejadian kepada tim gabungan awak media yang dipimpin oleh media online Bandunginvestigasi.com adanya mobil Pick-Up yang mengangkut BBM jenis pertalite di SPBU dengan cara bolak balik. Namun petugas SPBU yang di amankan, agar bisa bekerja lagi, warga ini dipaksa membayar tebusan sebesar Rp 2,5 juta.
Menurutnya Berawal dari Satu unit mobil Ceryy Losbak berwarna Hitam dengan Nopol dari depan D 8772 UC WH belakang H 8656 NA sedang mengisi BBM bersubsidi jenis pertalit dengan cara bolak balik. Pada Rabu 17 Maret 2026
"Sopir yang membenarkan bahwasanya di SPBU 34.40532 yang bisa bolak balik Belanja Pertalite bukan mobilnya mobil penghisap BBM tersebut milik bos berinisial T dua kali masuk pengisian kurang lebih Rp. 500,000. Kenapa Oprator yang di minta uang oleh pihak Polsek. Katanya
Kasus ini memicu kekecewaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Mereka menuntut penegakan hukum yang adil dan profesional dari pihak berwenang, khususnya dari institusi kepolisian. Masyarakat berharap agar aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait laporan ini dan menindak tegas oknum yang diduga menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
"Ini adalah bukti nyata bahwa praktik pungli masih terjadi di tubuh kepolisian. Kami berharap agar pihak Polsek Sindangkerta dapat menanggapi laporan ini dengan serius dan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini juga menjadi sorotan bagi para pengamat hukum. Mereka menilai bahwa praktik pungli di tubuh kepolisian merupakan bentuk pelanggaran serius yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
"Pungli merupakan tindakan kriminal yang merugikan negara dan masyarakat. Kepolisian harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas praktik pungli dan menindak tegas oknum yang terlibat," tegas Ahmad, Pimpinan Redaksi di salah satu Media online
Pihak Polres Cimahi diharapkan dapat merespon laporan ini dengan segera dan transparan. Mereka harus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kebenaran dan memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi yang terbukti terlibat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan memastikan penegakan hukum yang adil dan profesional.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan tanpa harus menghadapi praktik pungli dan pemerasan.
Penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan pilar penting dalam membangun negara yang demokratis dan beradab. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menegakkan hukum dengan profesional.
Langkah-langkah yang Diharapkan
- Masyarakat berharap agar pihak Polsek Sindangkerta dapat mengambil langkah-langkah tegas, antara lain:
- Melakukan investigasi menyeluruh terhadap laporan dugaan pungli yang dilakukan oleh Kanit Reskrim Polsek Sindangkerta
- Menghukum tegas oknum polisi yang terbukti terlibat dalam praktik pungli.
- Meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik pungli di tubuh kepolisian.
- Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan masyarakat.
Kasus ini menjadi momentum penting bagi Polsek Sindangkerta untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik pungli dan menegakkan hukum dengan adil dan profesional.
Masyarakat berharap agar kasus ini tidak hanya menjadi isu sesaat, tetapi menjadi titik balik bagi Polek Sindangkerta untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar